MENYOAL TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

Mamarasi adalah pustakawan pertama bekerja di perpustakaan jurusan sebuah institut pendidikan. Beliau melaksanakan pekerjaan mulai dari pengolahan bahan pustaka sampai melayani pemustaka. Untuk mengolah bahan pustaka mulai dari menganalisis subyek sampai memberi kelengkapan buku. Sedang pelayanan kepada pemustaka beliau harus melayani permintaan rujukan cepat sampai sirkulasi peminjaman bahan pustaka. Disamping itu beliau juga melakukan selving memelihara jajaran bahan pustaka di rak buku.      Lain lagi Paparasi. Beliau nasibnya persis sama dengan Mamarasi namun Paparasi seorang pustakawan pelaksana lanjutan. Paparasi harus melakukan kegiatan dari melakukan analisis subjek sampai mengatur penempatan bahan pustaka di rak. Beliau juga melaksanakan pelayanan sirkulasi kepada pemustaka.     Perpustakaan yang dikelola oleh kedua pustakawan tersebut kondisinya juga tak jauh berbeda ramai pada saat-saat tertentu saja menjelang ujian semesteran. Jumlah koleksi berkisar pada dua ribuan judul buku.      Baik Mamarasi dan Paparasi ini untuk mudahnya bagi pembahasan selanjutnya kita sebut saja sebagai fenomena pustakawan ”single parent”. Yaitu peustakawan yang bekerja seorang diri mengelola suatu unit perpustakaan pada sebuah lembaga tertentu. Mereka ini dituntut untuk mengerjakan aktivitas profesi kepustakawanan mulai dari pengembangan koleksi, penglolahan bahan pustaka, pelestarian bahan pustaka sampai dengan melakukan pelayanan kepada pemustaka.  Keadaan ini tentu menjadi permasalahan tersendiri ketika pustakawan ”single parent” ini hendak menyusun Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) untuk memenuhi persyaratan administrasi jabatan fungsional pustakawan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, disana terdapat pembagian butir kegiatan yang diperuntukkan bagi jenjang pustakawan tertentu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Mamarasi maupun Paparasi sebagai pelaksanaan kegiatan profesinya tidak dapat sepenuhnya dimasukan sebagai prestasi kerja harian yang berpotensi mendapatkan nilai kredit point. Untuk Mamarasi misalnya bila beliau melayani peminjaman sirkulasi koleksi bahan pustaka maka butir kegiatan ini tidak akan mendapat nilai kredit point, sebab butir kegiatan ini diperuntukan bagi jabatan seperti Paparasi. Sebaliknya Paparasi kalau mengerjakan butir kegiatan mengklasifikasi buku maka beliau tidak bisa mencatatnya sebagai prestasi kerja harian, karena butir kegiatan ini merupakan butir kegiatan untuk pustakawan seperti Mamarasi. Singkatnya butir kegiatan bagi jabatan fungsional pustakawan telah dideterminasi sesuai dengan jenjang jabatannya. Sepertinya fungsi kepustakawanan dalam peraturan tersebut distrukturkan dalam jenjang-jenjang siapa harus mengerjakan apa. Melihat fungsi kepustakawan bisa dibagi-bagi, sepotong kegiatan untuk pustakawan ini, sepotong lagi untuk pustakawan lainnya. Tampaknya fungsi profesi kepustakawanan harus dikerjakan secara berkelompok besar, team yang lengkap terdiri dari semua jenjang jabatan. Tidak dapat difungsikan secara mandiri oleh pustakawan ”single parent”.Permasalahannya adalah haruskah para pustakawan ”single parent” dibatasi kegiatannya? Atau beliau harus menjadi relawan yang tidak menaruh pusing tentang urusan administrasi jabatan yang penting baginya adalah lembaga perpustakaanya dapat sepenuhnya menjalankan misi pelayanan kepada pemustaka. Pertanyaan yang kemudian mengejar adalah berapa orang yang bersedia menjadi relawan? Permasalahan ini perlu dikritisi sebab selama ini Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya telah menjadi acuan atau instrumen yang dipergunakan untuk membuat DUPAK bagi pustakawan diberbagai institusi perpustakaan tidak hanya di lingkup Perpustakaan Nasional semata. Yang kondisi kelembagaannya tidak terstruktur seperti Perpustakaan Nasional.Kembali kepada potret Mamarasi dan Paparasi tadi, pustakawan ”single parent” dapat ditambah dengan potret-potret Mamarasi dan Paparasi lain di berbagai unit perpustakaan di seluruh Indonesia. Di perpustakaan sekolah-perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, Terlebih lagi setelah terbitnya Undang-Undang Perpustakaan Nasional (UUPN) No. 43 Tahun 2007. Yang memberi angin segar bagi terbentukanya perpustakaan di lembaga pendidikan yang dikelola secara lebih profesional oleh para pustakawan. Akan ada banyak pustakawan yang bekerja di perpustakaan-perpustakaan ini. Mereka akan menghadapi kondisi kerja yang tak jauh berbeda dari gambaran fenomena di atas. Bekerja seorang diri di perpustakaan yang ia kelola dan otomatis semua pekerjaan pustakawan akan dikerjakan. Mulai dari pengembangan koleksi, pengolahan koleksi, pelayanan perpustakaan, dan pelestarian bahan pustaka. Kegairahan dunia perpustakaan selepas terbitnya UUPN, ini tentunya menjadi kabar baik bagi perkembangan perpustakan ke depan. Baik dari segi ilmu perpustakaan maupun perkembangan perpustakaan itu sendiri.   Dengan adanya unit-unit perpustakaan di berbagai lembaga pendidikan akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan. Tersedia tempat yang memadai bagi para peserta didik untuk mendapatkan akses terhadap sumber-sumber informasi dan sumber-sumber belajar. Hal ini sesuai dengan definisi unit perpustakaan dalam UUPN tersebut: ”(Unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi adalah unit kerja yang memiliki sumber daya manusia sekurang-kurangnya seorang pustakawan, ruangan/tempat khusus dan koleksi bahan pustaka sekurang-kurangnya 1.000 judul dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan jenis dan misi perpustakaan yang bersangkutan serta dikelola menurut sistem tertentu untuk kepentingan masyarakat penggunanya.) Perpustakaan Nasional RI, 2004 :4 ) Disamping itu UUPN tersebut juga mewajibkan penyelenggara pendidikan untuk membentuk pelayanan perpustakaan dilingkup kerjanya. Sebagaimana tertuang dalam pasal Pasal 28(1)    Setiap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan perpustakaan sekolah/madrasah.(2)    Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, serta pemimpin satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah berkewajiban mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran sekolah untuk penyelenggaraan perpustakaan.
Akan banyak tenaga pustakawan yang diperlukan untuk mengelola perpustakaan di berbagai lembaga pendidikan tersebut. Peluang ini dengan cermat telah dibaca oleh kalangan masyarakat. Sehingga kalau kita menengok penyelenggaran pendidikan ilmu perpustakaan kini banyak diminati oleh masyarakat peserta didik. Ambil contoh misalnya Pendidikan D2 Ilmu perpustakaan UT di UPBJJ Surakarta, kini diserbu peminat. D3 ilmu perpustakaan UNS yang tahun ini jumlah pendaftarnya jauh melebihi kuota. Mereka beberapa tahun lagi akan menyelesaikan pendidikannya dan selanjutnya akan bekerja mengelola perpustakaan-perpustakaan di berbagai lembaga. Apabila peraturan tentang pembinaan karier kepustakawanan tidak responsif terhadap kondisi kerja mereka tentu akan berdampak kurang baik terhadap kinerja mereka nantinya. Lantas menjadi bumerang bagi kemajuan dunia perpustakaan nasional.

Fungsional vs Struktural
Kalimat ini tidak bermaksud untuk mempertarungkan keduanya. Namun hanya untuk menelisik latar belakang filosofi kedua pengertian tersebut untuk memaknai tentang jabatan fungsional pustakawan.        Dalam klasifikasi pekerjaan, pustakawan adalah termasuk dalam jenis jabatan fungsional yang diberi tunjangan secara fungsional. Fungsionalisme suatu teori yang merujuk pada sejumlah persyaratan funsional di dalam menjelaskan beragam aspek keterpaduan (integrasi) masyarakat sebagai sistem sosial budaya yang mampu bertahan. Persyaratan fungsional itu mencakup misalnya, upaya mencari nafkah, termasuk upaya mencukupi keperluan pangan (kebutuhan fisik), lembaga untuk membentuk satuan keluarga baru, lembaga untuk mendidik anak, lembaga kebaktian dalam beragama dan sebagainya. (Ensiklopedi Nasional Indonesia Jil. 5, 1989: 417)            Sementara Strukturalisme cenderung berusaha menolak beberapa gagasan fenomenologi dan eksistensialisme. Jika eksistensialisme bertitik tolak dari keunggulan kesadaran manusia sebagai pribadi dan menekankan kebebasan manusia, para strukturalis memungkirinya dan lebih menekankan adanya suatu determinisme (pembatasan). (Ensiklopedi Nasional Indonesia Jil. 15, 1990: 265)Ada dua kata kunci yang dapat diambil dari kedua pengertian tersebut yaitu keterpaduan dan pembatasan. Keterpaduan atau integrasi merupakan ruh dari pengertian fungsionalisme, sedang pembatasan atau determinasi adalah sifat dari strukturalisme.             Merujuk dari pengertian tersebut di atas, memandang jabatan fungsional pustakawan hendaknya adalah secara utuh dan terpadu. Dalam diri seorang pustakawan melekat serta terintegrasi tugas dan fungsi kepustakawanan. Ia harus diberi ruang sepenuhnya untuk menjalankan fungsi kepustakawanannya tersebut dimanapun ia ditugaskan. Sehingga dimanapun  pustakawan berada dapat melakukan kegiatan mulai dari melakukan pengembangan koleksi, pengolahan bahan pustaka, pelayanan kepada pemakai dan kegiatan kepustakawanan lainnya. Kemudian dari pelaksanaan kegiatan tersebut ia berhak untuk mendapat pengakuan berupa nilai kredit point, untuk kepentingan administrasi pembinaan kariernya. Artinya ia tidak semestinya dibatasi peranya dalam struktur tingkatan jabatan. Bila ini terjadi maka pustakawan tentu tidak dapat berkiprah secara maksimal menjalankan fungsinya. Sebab bila ada pembatasan seorang pustakawan pertama butir kegiatan yang harus dikerjakan sudah ditentukan, kemudian pustakawan muda, pustakawan madya, dst serta ada lagi pustakawan terampil, pustakawan pelaksana, pustakawan pelaksana lanjutan, dst. yang terjadi dalam praktek adalah determinisme (pembatasan) yang terstruktur atas jabatan pustakawan. Jadi apa yang disebut dengan jabatan fungsional kalau prakteknya instrument penilaian prestasi kerjanya adalah terstruktural demikian seperti dalam DUPAK. Keutuhan fungsi kepustakawanan tampaknya tidak tercermin dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Sehingga apabila menemukan praktik-praktik kepustakawanan di lapangan seperti fenomena pustakawan ”single parent” peraturan tersebut tidak dapat memberikan solusi yang melegakan.             Okelah apa yang ada dalam peraturan tersebut telah memetakan butir-butir kegiatan pustakawan yang sangat rinci namun alangkah sebaik bila  butir-butir tersebut tidak perlu diberi determinan tentang siapa yang melaksanakan. Yang melaksanakan ya semestinya adalah pustakawan an sich. Karena pustakawan dianggap jabatan fungsional, secara fungsional maka perlu memandang dengan utuh. Seorang pustakawan wajib menjalankan fungsi profesi kepustakawan tanpa diberi batasan struktur jabatannya. Adanya jenjang jabatan harus dipandang sebagai penilaian akumulasi prestasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan kepustakawanannya. Seperti seorang yang menempuh suatu rute perjalanan jenjang penyebutan jabatan (pustakawan pertama, pustakawan muda, pustakawan madya dsb) perlu dimaknai sebagai etape-etape yang dilalui oleh seorang pustakawan tanpa dijadikan sebagai determinan untuk melakukan suatu kegiatan kepustakawanan. Jelasnya butir-butir kegiatan kepustakawanan yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya adalah ibarat langkah kaki sedang jenjang jabatan adalah ibarat etape-etape. Tidak elok bila langkah kaki dibatasi harus begini tak boleh begitu. Karena langkah kaki adalah cermin dari praktek kepustakawanan secara utuh dan intrinsik melekat dalam diri pustakawan. Seorang pustakawan dari bekal pendidikan yang telah menjadi prasyarat utama dalam pengangkatan pertama kali menjadi pustakawan tentu dipandang memadai dan cakap untuk melakukan seluruh butir-butir kegiatan yang tertuang didalam peraturan tersebut.

Elaborasi dan Solusi
Implikasi dari Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya; adalah ketidak-responsifan DUPAK untuk menjadi instrument penilaian bagi kinerja pustakawan. Harus ada pergantian dari satu jenjang jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi.Kalau dipaksakan juga untuk mengacu pada peraturan tersebut; maka sangat membatasi kiprah pustakawan dalam menjalankan fungsi profesinya. Sebagaimana diketahui DUPAK adalah daftar yang memuat prestasi kerja yang dicapai oleh pustakawan dan telah diperhitungkan angka kreditnya dalam kurun waktu tertentu. Karena ada sementara pekerjaan yang memang dikerjakan tetapi tidak bisa masuk dalam butir kegiatan sebagaimana seharusnya. Contohnya adalah dalam ilustrasi di atas Mamarasi melakukan selving, melayani sirkulasi bahan pustaka yang mestinya rutin dikerjakan sehari-hari adalah tidak akan mendapat nilai kredit point untuk prestasi karja harianya tersebut sebab dalam DUPAK untuk pustakawan pertama butir kegiatan tersebut tidak ada. Sebaliknya bagi Paparasi prestasi kerja harian untuk pelaksanaan kegiatan seperti memberikan tajuk subjek, mengklasifikasi bahan pustaka adalah butir kegiatan yang tidak akan dapat dihiting sebagai prestasi kerja harian karena dalam DUPAK untuk pustakawan pelaksana tidak ada butir kegiatan untuk hal ini. Hal ini tentu menjadi prustasi tersendiri bagi para pustakawan yang harus bertugas dilapangan. Maka apakah ini kesalahan dalam penyusunan konsep instrument DUPAK yang tidak peka terhadap peta kerja di lapangan ataukah lapangan yang tidak bisa mendesain penempatan personil. Sebagai bahan elaborasi ada baiknya bila tenggok petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dan angka kreditnya untuk profesi lain. Dosen atau guru misalnya Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 61409/MPK/KP/99 Nomor 181 Tahun 1999 dari penjabaran petunjuk pelaksanaan ini hanya akan menghasilkan satu format DUPAK.  Maka dosen yang bekerja di manapun akan dapat  bekerja sesuai dengan fungsi profesionalnya dan dijamin prestasi kerjanya mendapat penilain kredit point. Tidak seperti pustakawan yang ada berbagi macam format DUPAK untuk tiap jenjang jabatan. Maka pertanyaan usil yang kemudian bisa dimunculkan adalah benarkah pustakawan itu jabatan fungsional atau struktural karena berjenjang dan berstruktur pekerjaannya. Ada kepangkatan tertentu hanya boleh mengerjakan pekerjaan tertentu. Padahal struktur dan jenjang yang dikonsepsikan dalam DUPAK itu adalah jenis butir kerja yang memang terangkum secara utuh dalam praktek-praktek profesi kepustakawan dilapangan. Seperti DUPAK dosen yang merangkum secara sederhana seluruh butir kegiatan praktek-praktek profesi kepengajaran. Yaitu secara garis besar adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kemudian dijabarkan dalam butir-butir kegiatan, tanpa  memberikan catuman kolom ”Pelaksana” sebagaimana DUPAK pustakawan. Dengan membandingkan instrumen penilaian prestasi kerja harian antara jabatan fungsional dosen dengan fungsional pustakawan,  kita akan mememukan bahwa instrumen bagi dosen kelihatan lebih sederhana. Kesederhanaan terlihat dari tidak ditambahkannya kolom Pelaksana, yaitu kolom yang digunakan untuk memilah pejabat fungsional yang boleh melakukan suatu butir kegiatan yang dicantumkan pada kolom sebelumnya. Desain instrumen ini tentunya lebih luwes dalam penerapannya di lapangan. Karena keadaan di lapangan tentunya sangat bervariasi antara satu institusi pendidikan dengan institusi yang lain. Maka dosen yang ditempatkan bekerja di manapun bisa memanfaatkan instrumen ini dengan maksimal.            Sedang pada instrumen penilaian untuk jabatan fungsional pustakawan, kita menemukan adanya kolom ”Pelaksana” pada kolom paling akhir dari Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Lihat pada cuplikan perbandingan kedua peraturan tersebut pada gambar di bawah ini:


Gambar 1. Rincian Kegiatan Dosen dan Angka Kreditnya Terdiri dari 5 kolomTanpa Ada kolom PELAKSANA

Gambar 2. Rincian Kegiatan Pustakawan Terampil dan Angka Kreditnya Terdiri dari 7 kolomAda kolom PELAKSANA (tanda panah)

Gambar 3. Rincian Kegiatan Pustakawan Ahli dan Angka Kreditnya Terdiri dari 7 kolom Ada kolom PELAKSANA (tanda panah)
Dari elaborasi ini tampaknya ada solusi sederhana yang dapat dipetik. Solusi ini diharapkan bisa membuat instrumen penilaian kinerja pustakawan menjadi lebih sederhana dalam menghasilkan DUPAK dan lebih luwes dalam menampung nilai dari prestasi kerja harian bagi para pustakawan di setiap lini beliau ditugaskan atau ditempatkan. Solusi ini berupa penghapusan kolom ”pelaksana” pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, ini.
Kesimpulan
Pasca terbitnya UUPN No.43 tahun 2007, dunia perpustakaan mendapat angin segar. Yaitu pengakuan eksistensi peranan pustakawan dalam kehidupan berbangsa dalam bidang pendidikan pada khususnya. Mendorong tumbuhnya layanan perpustakaan di lembaga-lembaga pendidikan. Dampak lebih lanjut adalah dibutuhkannya tenaga-tenaga pustakawan yang akan mengelola perpustakaan ini. Dan mengingat kondisi lapangan yang akan terjadi adalah munculnya pustakawan yang bekerja secara mandiri di unit tugasnya itu. Akan muncul fenomena pustakawan ”single parent” yang lebih banyak lagi.             Disisi lain kita mendapati pengakuan  bahwa pustakawan adalah jabatan fungsional yang perlu untuk dilakukan pembinaan kariernya. Sementra ini telah ada instrumen untuk penilaian kinerja pustakawan; sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Namun kita menemukan bahwa peraturan ini kurang responsif terhadap fenomena pustakawan ”single parent” tersebut. Untuk itu pasca terbitnya UUPN No. 43 tahun 2007 ini Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, perlu untuk dikritisi lebih cermat lagi. Salah satu usulan yang bisa disampaikan disini adalah solusi untuk menghilangkan kolom ”Pelaksana”  pada peraturan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar peraturan ini lebih responsif untuk menjadi instrumen penilaian kinerja pustakawan. Sehingga kemunculan fenomena pustakawan ”single parent” dapat diakomodasi kepentingan penilaian kinerjanya